Banda Aceh -- Peran perempuan dalam pemerintahan Kota Banda Aceh baik dieksekutif maupun di legislatif di masa mendatang akan lebih ditingkatkan lagi.
Hal itu dikatakan Wakil Walikota Banda Aceh Saaduddin Djamal SE kepada wartawan, seusai diskusi gender (kesetaraan wanita) dalam rangka Hut Kota Banda Aceh ke-802 di aula gedung Aceh Comunity Centre (ACC),Sabtu (21/4).
Illiza mengakui, keberadaan dan peranan wanita dalam kancah politik yang terlibat sebagai anggota legislatif masih sangat kecil. begitu juga dalam pemerintahan terutama di Kota Banda Aceh sangat kecil.
"Untuk inilah kita akan berupaya meningkatkan peranan perempuan dalam pembangunan dan pemerintahan. Diantarannya bisa membantu pemerintah dalam memberantas korupsi," ujarnya.
Misalnya,sebutny, dalam konteks pemberantasan korupsi, kaum perempuan dapat berpartisipasi aktif. Minimal dengan cara tidak menuntut kebutuhan-kebutuhan yang tidak sanggup dipenuhi suami. "Bila kaum perempuan mau berpartisipasi, pemberantasan korupsi akan segera terwujud," katanya.
Diakuinya, dalam upaya penguatan peranan perempuan di Aceh masih ada sejumlah kendala yang dihadapi terutama di sektor politik, pertama kurangnya aktualisasi diri kaum perempuan.
Kedua,, lemah dan terbatasnya jaringan kerja, ketiga solidaritas antar sesama perempuan sangat lemah. Dalam kasus Pilkada, Pilpres dan Pemilu legislatif misalnya, banyak kaum perempuan dengan berbagai alasan tidak memilih kandidat perempuan.
Ini semua terlepas, tambahnya, dari adanya sejumlah kelemahan dan kekurangan kandidat perempuan, seharusnya sesama perempuan harus ada semangat solidaritas.
Katanya, dalam upaya penguatan peranan perempuan ada beberapa langkah yang dilakukan yaitu meningkatkan kapasitas SDM perempuan secara internal, mengorganisasikan diri secara baik sampai ke bawah. menumbuhkan kewajiban perempuan, menciptakan jaringan kerja, solidaritas dan rencana aksi perempuan.
Hal itu dikatakan Wakil Walikota Banda Aceh Saaduddin Djamal SE kepada wartawan, seusai diskusi gender (kesetaraan wanita) dalam rangka Hut Kota Banda Aceh ke-802 di aula gedung Aceh Comunity Centre (ACC),Sabtu (21/4).
Illiza mengakui, keberadaan dan peranan wanita dalam kancah politik yang terlibat sebagai anggota legislatif masih sangat kecil. begitu juga dalam pemerintahan terutama di Kota Banda Aceh sangat kecil.
"Untuk inilah kita akan berupaya meningkatkan peranan perempuan dalam pembangunan dan pemerintahan. Diantarannya bisa membantu pemerintah dalam memberantas korupsi," ujarnya.
Misalnya,sebutny, dalam konteks pemberantasan korupsi, kaum perempuan dapat berpartisipasi aktif. Minimal dengan cara tidak menuntut kebutuhan-kebutuhan yang tidak sanggup dipenuhi suami. "Bila kaum perempuan mau berpartisipasi, pemberantasan korupsi akan segera terwujud," katanya.
Diakuinya, dalam upaya penguatan peranan perempuan di Aceh masih ada sejumlah kendala yang dihadapi terutama di sektor politik, pertama kurangnya aktualisasi diri kaum perempuan.
Kedua,, lemah dan terbatasnya jaringan kerja, ketiga solidaritas antar sesama perempuan sangat lemah. Dalam kasus Pilkada, Pilpres dan Pemilu legislatif misalnya, banyak kaum perempuan dengan berbagai alasan tidak memilih kandidat perempuan.
Ini semua terlepas, tambahnya, dari adanya sejumlah kelemahan dan kekurangan kandidat perempuan, seharusnya sesama perempuan harus ada semangat solidaritas.
Katanya, dalam upaya penguatan peranan perempuan ada beberapa langkah yang dilakukan yaitu meningkatkan kapasitas SDM perempuan secara internal, mengorganisasikan diri secara baik sampai ke bawah. menumbuhkan kewajiban perempuan, menciptakan jaringan kerja, solidaritas dan rencana aksi perempuan.
No comments:
Post a Comment